SULSEL, LEPONGANNEWS.COM – Bulan Inklusi Keuangan kembali digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Senin 26 Oktober 2020.
Acara bulan inklusi keuangan ini dilaksanakan di ballroom maccora 1 Hotel The Rinra, Jalan Metro Tanjung Bunga Nomor 2 Makassar dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Nurdin Abdullah dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota se Sulsel serta para pimpinan lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam forum komunikasi jasa keuangan Sulawesi Selatan dan Barat, para pimpinan industri keuangan non bank, serta para akademisi asosiasi pelaku usaha. Dan acara ini digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Regional VI Sulampua.
“OJK berharap dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan sehingga bisa mendorong pencapaian target inklusi keuangan tahun 2022 sebesar 90% sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, “tutur Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Gubernur Sulsel menyebutkan bahwa, salahsatu dukungan Pemprov Sulsel dalam menyukseskan inklusi keuangan adalah dengan membentuk 22 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Sulsel, yang akan menyusul kemudian dua TPAKD yakni Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Luwu Timur (Lutim).
Prof Nurdin Abdullah berharap, TPAKD yang telah terbentuk dan dikukuhkan agar segera melakukan brrbagai terobosan dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses keuangan yang seluas-luasnya, termasuk menggali potensi ekonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan inklusi keuangan ditiap daerah.
” Kita bersyukur pemerintah meluncurksn program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ini harus kita maksimalkan dengan baik, supaya pertumbuhsn ekonomi bisa kita dorong kearah ysng lebih positif lagi. Seluruh langkah kita muaranya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga program ini wajib kita dukung bersama,” terang Gubernur Sulsel dihadapan semua Bupati/Walikota se Sulselbar.
“ Sementara itu, Kepala OJK Regional VI Sulampua, Mohammad Nurdin Subandi berharap semua lembaga jasa keuangan, akan bersinergi, akan berkolaborasi untuk masyarakat lebih literate, lebih menggunakan jasa-jasa perbankan yang memang pernah diatur oleh Negara, karena untuk perbankan jasa keuangan yang tidak diatur oleh Negara itu pastinya perlindungan konsumennya tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian Sulsel.
Kepala OJK Regional VI Sulampua mengatakan, perkembangan industri jasa keuangan di Sulsel hingga September 2020 menunjukkan kinerja yang pisitif ditengah pandemi covid-19.
” Untuk total aset perbsnkan di Sulsel posisi September tumbuh 0,36% dengan nominal Rp. 153,31 triliun. Ini ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ke tiga yang cukup tinggi mencapai 8,77% menjadi Rp.108 27 triliun,” papar Moh Nurdin Subandi.
Nurdin Subandi menambahkan, untuk pertumbuhan Kredit masih terkoneksi dengan nominal Rp.122,35 triliun. Kinerja penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Sulsel juga terus meningkat, hingga bulan September 2020, realisasi KUR telah mencapai Rp. 6,69 triliun yang disalurkan kepada 204.997 debitur.
Bulan Inklusi Keuangan ini berisi rangkaian kegiatan selama bulan Oktober dimulai sejak 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020 dengan peserta seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Sulsel baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non bank (IKNB), UMKM Binaan LJK UMKM Binaan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat umum.
“ Kegiatannya seperti penjualan produk IJK, webinar, business matching UMKM Go-Digital, dan seremonial yang merupakan puncak Bulan Inklusi Keuangan,” jelasnya.
Ditengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan kegiatan ini.
” Secara garis besar kondisi pandemi ini memang membuat kami dari panitia mengalami keterbatasan-keterbatasan untuk melibatkan masyarakat luas tapi kami mengupayakan menggunakan berbagai media. Dan mengoptimalkan Zoom Meeting sehingga apa yang menjadi tujuan dari acara ini impactnya lebih luas lagi. Karena kami juga sebagai lembaga jasa keuangan bertanggung jawab terhadap mitigasi penyebaran Coronavirus,” tambahnya.
Nurdin Subandi menyampaikan secara detail bahwa, kegiatan BIK ini antara lain layanan keuangan berinsentif, fasilitasi pembiayaan bagi UMKM, akuisisi pembukaan rekening, webinar literasi dan inklusi keuangan sektor perbankan, pasar modal industri keuangan non bank, webinar finansial planning dan perlindungan konsumen, fasilitasi akses keuangan berbasis digital, UMKM sektor pertanian go digital, launching program one student and one account, serta pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota Pare Pare dan Tana Toraja.
“Artinya kita harus mengapresiasi effort atau kinerja dari regional Sulampua. Indeks inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan secara nasional,” jelasnya lagi.
Namun Nurdin Subandi mengungkapkan, masyarakat pengguna yang melakukan transaksi keuangan di LJK itu tidak semuanya benar-benar paham terhadap produk perbankan tetapi mereka bertransaksi. Karena itu Bulan Inklusi Keuangan ini menjadi momen mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan, membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit/pembiayaan serta penggunaan produk atau layanan jasa keuangan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk atau layanan jasa keuangan.
Hal sebaliknya juga diharapkan, kegiatan ini sarana mempublikasikan dan mengoptimalkan program-program inklusi keuangan, dan memberikan apresiasi kepada pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha dalam mendorong inklusi keuangan.(yus)
Komentar