 Lepongan news– Toraja Utara-Dibalik pelantikan 253 kepala sekolah di Toraja Utara, baru baru ini terpapar perenungan panjang. Pendidikan di Toraja Utara terancam interpensi politik praktis.
Teringat beberapa kali Bupati Toraja Utara dalam sambutannya mengajak semua stakeholder bersama sama membangun Toraja Utara, hari ini tidak ada lagi tim tim sukses, mari bersama sama kita membangun Toraja Utara.
Kalimat yang begitu indah terdengar di kalangan ASN di Toraja Utara. Namun sayang 2 kali mutasi dikalangan ASN yakni di kalangan esselon IV D!
Kepala sekolah penggerak pun menjadi korban di non jobkan, sebagaimana kerja sama Pemda dan Kementerian kepala sekolah tidak bisa dimutasi sampai akhir periodenya” Menjadi hanya isapan jempol puntung., juga Guru guru yang mengikuti sertifikasi kepala sekolah periode lalu pun tidak tersentu.
Anggaran yang dikeluarkan bagi guru mengikuti sertifikasi kepala sekolah menjadi sia sia, ungkap anggota dewan yang belum mau disebutkan namanya, kami akan lakukan hering.
Organisasi profesi guru pun didiskriminasi. Sebagaimana diketahui dari puluhan organisasi guru di Indonesia, ada 2 organisasi guru yang terhitung besar yakni PGRI dan IGI. Pither Ponda pengacara yang punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, sangat memprihatinkan jika diskriminasi ini terjadi.
Dahulu memang Monopoli PGRI boleh jadi ada, tapi dengan adanya Undang Undang guru dan dosen, kepada pendidik diberikan kebebasan berorganisasi profesi, apa lagi UU kebebsan berserikat sudah ada. Pemerintah Daerah seharusnya bersyukur dengan adanya beberapa organisasi guru, lebih memajukan peran guru dalam pendidikan.
Mutasi guru ini sangat disayangkan, kita harap Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Guru Pengawas berikanlah masukan yang benar kepada Bupati sebelum mengambil keputusan. Ungkap Pither.
Juga mutasi kepala sekolah sebanyak 253, sambutan ini tidak lebih dari isapan jempol saja. Hak berkarir ASN dalam mutasi tersebut seakan diabaikan. Ada yang sudah sekretaris lurah turun jadi seksi, padahal ASN tersebut bekerja dengan baik, tidak pernah dapat sanksi, hanya saja suaminya menjadi salah satu tim sukses rival bupati terpilih pada pilkada lalu hingga dia dapat imbas politiknya.
Mutasi Kepsek se Toraja Utara juga mengalami hal sama, pilkada masih tetap menghantui. Kebijakan yang diambil bahkan anggota FK17 atau Forum Komunikasi satu tujuan, dikalangan kepala sekolah dipelesetkan seakan salah satu tim sukses. padahal kebebasan berserikat bagi guru ini dimaksudkan untuk membagi komunikasi dikalangan kepala sekolah dalam memajukan pendidikan di Toraja Utara. (*)
Komentar