Lepongannews.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 10 Februari 2025.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi E Gedung Tower Lantai 7 DPRD Sulsel dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan Dinas Pendidikan Sulsel, Kepala UPT, serta perwakilan orang tua siswa.
Adapun sejumlah perwakilan sekolah negeri di Makassar yang mengikuti Rapat ini di antaranya adalah Kepala UPT SMA Negeri 17 Makassar, Kepala UPT SMK Negeri 2 Makassar, dan Kepala UPT SMK Negeri 7 Makassar.
Ketiga sekolah ini dianggap memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan di Makassar dan menjadi sorotan dalam pembahasan berbagai persoalan pendidikan yang tengah terjadi.
Kehadiran kepala sekolah tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan langsung kendala yang dihadapi di sekolah masing-masing, termasuk persoalan administratif yang mempengaruhi proses pendaftaran siswa melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
RDP ini diinisiasi DPRD Sulsel untuk membahas sejumlah permasalahan di sektor pendidikan, khususnya di jenjang SMA dan SMK negeri di Makassar.
Keluhan yang berkembang di masyarakat menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini, terutama terkait kendala administratif, transparansi penerimaan siswa, hingga lemahnya pengawasan sekolah oleh pihak terkait.
Salah satu isu yang mencuat dalam rapat tersebut adalah kegagalan 359 siswa SMA Negeri 17 Makassar dalam mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Kasus ini terjadi akibat data rapor semester 1 dan 2 siswa tidak terinput dalam sistem penerimaan siswa nasional.
Kesalahan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang seharusnya dapat dihindari dengan pengawasan yang lebih baik.
Perwakilan Dinas Pendidikan Sulsel yang hadir dalam rapat menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait masalah tersebut.
Mereka juga berjanji untuk memperkuat sistem administrasi dan pengawasan di sekolah-sekolah negeri agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah konkret yang direncanakan meliputi pelatihan tenaga administrasi sekolah serta penguatan sistem digital yang lebih terintegrasi.
Di sisi lain, DPRD Sulsel menilai pengawasan oleh Dinas Pendidikan perlu ditingkatkan secara signifikan.
Rantai pengawasan yang melibatkan kepala cabang dinas hingga pengawas sekolah dianggap belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan berbagai persoalan administratif yang merugikan siswa tidak terdeteksi sejak dini.
Para orang tua siswa yang hadir dalam rapat tersebut mengungkapkan rasa kecewa dan kekhawatiran mereka terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Salah satu orang tua menyampaikan bahwa kasus ini telah membuat siswa kehilangan kesempatan berharga untuk mengikuti SNBP, yang seharusnya menjadi jalur penting bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya akan mendengarkan, tetapi juga memastikan ada tindak lanjut konkret dari pertemuan ini.
Ia menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang tidak boleh dikorbankan akibat kelalaian administrasi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sulsel berencana mengadakan rapat lanjutan dengan Dinas Pendidikan serta pihak terkait lainnya untuk memastikan evaluasi sistem pendidikan di Sulawesi Selatan berjalan maksimal.
Mereka juga akan memberikan rekomendasi agar pengawasan terhadap sekolah-sekolah negeri diperkuat serta sistem penerimaan siswa dibuat lebih transparan.
Selain itu, DPRD Sulsel akan mendorong solusi bagi siswa yang gagal mengikuti SNBP akibat kesalahan administratif.
Fauzi menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya mencari jalan keluar agar hak pendidikan siswa tidak terabaikan.
“RDP ini menjadi momen penting bagi dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Harapannya, dengan adanya perhatian serius dari DPRD dan komitmen dari Dinas Pendidikan, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi siswa dan orang tua dapat segera teratasi,” tegas Fauzi.
Masyarakat Sulsel berharap pertemuan ini dapat menghasilkan langkah nyata yang berdampak positif bagi sistem pendidikan di provinsi tersebut.
Dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, pendidikan yang lebih baik dan adil bagi seluruh siswa di Sulawesi Selatan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.
** Megasari/Yustus
Komentar