LEPONGANNEWS, LUTRA – Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan Balita Gagal Tumbuh (Stunting) tetap menjadi prioritas, di samping penanggulangan pandemi corona virus saat ini.
Beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara menjadi lokus kegiatan Konvergensi Penanggulangan Stunting dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kecamatan Baebunta, meski belum menjadi lokus tahun 2021 ini, tetap melakukan upaya penanggulangan masalah gizi balita tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Baebunta Hairul Muslimin, SKM pada media, Rabu 25 Agustus 2021, mengungkapkan kasus stunting di wilayah kerjanya saat ini mencapai 16,48 persen.
” Angka stunting itu ingin kita upayakan agar turun, setidaknya di bawah 14 % di tahun 2024, sesuai target Pemerintah Pusat,” sebutnya.
Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, lanjut Hairul Muslimin, terus dilaksanakan dengan pelibatan pemerintah desa.
” Kita patut mengapresiasi Pemerintah Desa yang telah mengalokasikan anggaran desanya untuk pengadaan Makanan Tambahan (PMT) di posyandu, serta pengadaan sarana dan prasarana posyandu. Itu sangat membantu dalam program penanggulangan stunting,” tutur mantan Kapus Sabbang ini.
Terkait pemantauan dan pelacakan kasus balita kerdil ini, alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar itu menyebut pihak puskesmas bersama bidan desa, dibantu oleh kader posyandu terus melakukan pengukuran panjang badan dan tinggi badan balita di posyandu, di samping pengukuran berat badan dan lingkar kepala balita di setiap pelayanan posyandu.
” Pemantauan tumbuh kembang balita ini sangat urgen untuk dilakukan, untuk menemukan secara dini balita stunting.” terangnya.
Untuk itulah pihaknya sangat mengharapkan keaktifan orang tua balita untuk membawa anaknya setiap bulan ke posyandu.
” Pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, sangat membantu dalam upaya penanggulangan stunting. Kami berharap angka kunjungan ke posyandu dapat lebih meningkat lagi,” Hairul memberi motivasi dan harapnya.
Upaya peningkatan kunjungan ke posyandu, menurut mantan Kapus Sabbang ini, memerlukan keterlibatan Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK Desa dalam memotivasi dan mengedukasi warganya.
” Posyandu tentu jadi lebih bergairah kalau Kepala Desa dan ibu-ibu PKK turut hadir memantau pelaksanaan posyandu, memonitor kinerja kader yang dibiayai oleh dana desa itu, serta mengidentifikasi apa kebutuhan posyandu selanjutnya.” kunci Hairul Muslimin.(rul/megasari)
Komentar