Lepongannews.com Toraja Utara-KEMENKO PMK — Angka Stunting pada anak Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, Angka stunting Indonesia sebesar 21,6 persen.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Maka dari itu, pemerintah terus gencarkan intervensi baik itu spesifik maupun sensitif.
Berbagai inovasi juga telah dilakukan oleh berbagai daerah salah satunya yang dilaunching oleh Pemda Kabupaten Toraja Utara. Dengan menerapkan program Sinergitas Stakeholder dalam Mengatasi Stunting Berbasis Pencegahan (SIKAMASEAN) serta Sistem Informasi Stunting Berbasis Desa dan Kelurahan (SITUNDUAN)
Menurut, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jelsi Natalia Marampa
berharap dengan adanya kedua program tersebut, Pemda Toraja Utara lebih gencar lagi untuk atasi stunting di wilayahnya, dalam pertemuannya dengan Pemda Toraja Utara.
“Saya berharap dengan adanya inovasi program yang diluncurkan oleh Pemkab Toraja Utara ini dapat mendorong semua pihak baik organisasi perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan perorangan untuk berperan membantu menangani stunting di Toraja Utara yang angka stuntingnya nomor 4 tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Jeneponto (39.8 %) , Tana Toraja (35.4%), Pangkep (34.2 %) dan Toraja Utara 34.1 %. angka ini masih termasuk kategori sangat tinggi menurut WHO, oleh karena itu diharapkan komitmen semua pihak mulai dari pimpinan tertinggi di daerah yakni Bupati sampai kepala Desa/lurah serta didukung semua stakeholder. dengan komitmen yang tinggi dan pelibatan semua pihak untuk berperan dalam membantu pelaksanaan intervensi yang dilakukan baik intervensi spesifik maupun sensitve dan perlu dilakukan secara konvergen serta tepat sasaran,” Jelasnya Natalia saat memberikan sambutan pada Launching Program Inovasi SIKAMASEAN dan SITUNDUAN di ruang pola Kabupaten Toraja Utara pada Senin 26 Juni 2023.
Asdep Jelsi juga juga berpesan bahwa SIKAMASEAN ini adalah merupakan bentuk dari Bapak/ibu Anak Asuh Stunting tapi diangkat dalam bahasa daerah setempat SIKAMASEAN ( yang artinya saling berbagibdan peduli) dan SITUNDUAN yang merupakan aplikasi digitall untuk memantau tumbuh kembang balita stunting. SITUNDUAN dalam bahasa daerah Toraja artinya saling membantu antara yang mampu dengan keluarga yang berisiko stunting
“Bapak/ibu Asuh Anak Stunting merupakan salah satu program Pemerintah dalam penanganan balita stunting untuk menggalang kepedulian semua pihak baik organisasi maupun perorangan termasuk dunia usaha untuk peduli dan membantu dengan cara penyediaan makanan bergizi yang mengandung protein tinggi seperti telor, ikan, daging, susu yang diberikan oleh kader atau petugas kepada balita stunting selama 6 bulan dan bila dilakukan secara teratur tiap hari dan konsumsi anak balita stunting tersebut terpantau oleh petugas atau kader maka dalam 6 bulan balita stunting tersebut dapat keluar dari kategori stunting karena telah mengalami kenaikan berat badan dan tinggi badan sudah normal atau sudah di atas standar ” Ucap Jelsi Natalia Marampa pada kesempatan tersebut.
Pada kesempatan itu, Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang saat memberi sambutannya menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dan memantau pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh OPD terkait dan akan mengevaluasi terus kinerja mereka dan para camat serta jepala Puskesmas dalam segala upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sampai je nasyarakat dan memastikan angka stunting Toraja Utara dapat turun jauh dari angka yang ada saat ini serta mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam perceparan penurunan stunting di kabupaten Toraja Utara.
Turut hadir Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Wakil Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda, dan Dandim Toraja Utara Letkol Inf. Monfi Ade Chandra, Organisasi Kemasyarakatan seperti IKAT Jabodetabek, organisasi keagamaan, dunia usaha dan seluruh perangkat daerah (*)
Komentar