leponganNews.com–MAKALE- Polemik Pembongkaran Panggung Plaza Kolom Makale menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Tallu Lembangna, (LSM-FKTL).
Melalui Ketuanya, Toto Balalembang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja jangan asal bongkar Panggung Plaza Kolam Makale, Kamis (12/11).
“Kalau mau merevitalisasi atau memperbaiki sangat kita dukung, termasuk membongkar Gazebo patut di apresiasi, karena memang menganggu aktifitas warga yang menggunakan trotoar di pinggir Kolam Makale. Bongkar panggung ini yang patut kita sesalkan, panggung tersebut adalah salah satu tempat aktivitas warga, jadi layak untuk di kritisi secara gamblang,” ungkap Toto.
Lanjutnya, panggung itu punya nilai histori, jangan di bongkar asal bongkar karna beberapa kegiatan baik lokal, nasional maupun internasional pernah dilakukan di panggung itu.
Panggung di Kolam Plaza Makale itu dulunya selalu bongkar pasang tapi beberapa tahun yang lalu bangunan tersebut di permanenkan. Tapi di era Pjs yang tinggal 30 hari menjabat dihancurkan atau di bongkar rata dengan tanah.
“Pemborosan anggaran saja tuch,” cetus Toto. Lebih lanjut Toto menerangkan bahwa harap di ingat bersama panggung itu banyak fungsinya, masyarakat yang datang dari jauh mereka kelelahan biasanya di situ dipakai untuk beristirahat sejenak,” terang Toto.
Selain tempat istirahat bagi pengunjung, kadang juga difungsikan untuk kegiatan anak muda, kegiatan pemerintah dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
“Pjs Bupati Tana Toraja mau berbuat, katanya agar rapi dan indah, dirapikan bukan berarti dibongkar, itu bukan merapikan namanya,tapi menghilangkan apa yang sudah ada.
Apakah ada jaminan kalau Pjs Bupati Tana Toraja ketika dia sudah tinggalkan Kabupaten Tana Toraja ,lebih kuranha 30 hari lagi masanya Pjs Bupati Tana Toraja,” tambahnya.
“Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan baik ke masyarakat, jangan langsung main bongkar saja.
Tentu kejadian seperti ini kita tidak inginkan seperti kejadian di era Pjs waktu pilkada 2015 lalu, usir kiri kanan, menggusur dengan alasan kebersihan dan kerapian, akhirnya masyarakat yang terkena dampaknya langsung, karena selesai menjabat Pjs kembali lagi ke pemprov, meninggalkan pekerjaan rumah bagi Bupati yang terpilih nanti,” tutup Toto.
Terpisah, Pejabat Pemda Toraja yang tidak ingin disebutkan namanya ketika dikonfirmasi oleh pewarta, menerangkan bahwa infonya katanya akan dibangun dari bantuan dana Pemprov, tapi apa secepat itu secepat itu bangunan pengganti selesai terbangun, sementara untuk bulan November ke depan sdh banyak pengunjung yang memanfaatkan bangunan tersebut, disamping itu dana bantuan dimaksud blm ada diterima di daerah dan butuh waktu untuk proses pencairan katanya.(Asry)
Komentar